ETOLESA.WEB.ID - SUMENEP - Kunjungan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep ke DPRD Kabupaten Badung, Bali, belajar strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah ditulis secara luas oleh media-media siber Bali.
Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin beranggotakan 20 orang, termasuk unsur pimpinan dan perwakilan OPD terkait seperti Dinas Pariwisata serta BPKAD.
Kunjungan diterima oleh anggota DPRD Badung I Nyoman Satria di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (23/10/2025).
Kunjungan diterima oleh anggota DPRD Badung I Nyoman Satria di Ruang Sidang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Kamis (23/10/2025).
Menurut Satria, DPRD Sumenep ingin belajar langkah-langkah efektif mengelola PAD dan penyusunan APBD.
“PAD mereka masih kecil, hanya sekitar Rp300 miliar dari total APBD Rp2,3 triliun. Mereka ingin tahu strategi Badung agar bisa diterapkan di Sumenep,” ujarnya.
Satria menjelaskan bahwa Badung memiliki Tim Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) untuk memaksimalkan potensi pendapatan, termasuk penyewaan aset daerah dan pengelolaan retribusi.
Satria menjelaskan bahwa Badung memiliki Tim Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) untuk memaksimalkan potensi pendapatan, termasuk penyewaan aset daerah dan pengelolaan retribusi.
Ia menyarankan Sumenep meniru langkah itu dengan memanfaatkan tanah pemerintah yang belum digunakan serta memperluas basis pajak dari sektor UMKM.
“Kalau usaha kecil banyak, pajak yang masuk juga meningkat walau nilainya kecil,” katanya.
“Kalau usaha kecil banyak, pajak yang masuk juga meningkat walau nilainya kecil,” katanya.
Ia mencontohkan, Badung memiliki 13.000 NPWPD. Jika setiap usaha dikenai pajak 10 persen dari Rp1 juta, potensi penerimaan bisa mencapai Rp20 miliar per tahun.
Satria menambahkan, peluang kerja sama antara Badung dan Sumenep terbuka luas, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Satria menambahkan, peluang kerja sama antara Badung dan Sumenep terbuka luas, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Ia menilai potensi UMKM di Sumenep besar, tinggal perlu diberdayakan agar bisa memberikan kontribusi terhadap PAD.
Publik Sumenep menyambut baik kunjungan ini. Warga menilai studi banding tersebut penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, mereka juga menyoroti perlunya transparansi.
Publik Sumenep menyambut baik kunjungan ini. Warga menilai studi banding tersebut penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, mereka juga menyoroti perlunya transparansi.
“Karena semua anggaran perjalanan dinas DPRD Sumenep bersumber dari APBD, masyarakat perlu tahu tujuan dan hasil kunjungan kerja itu,” ujar seorang warga.
Masyarakat berharap setiap kegiatan kunjungan kerja DPRD Sumenep dipublikasikan di media agar dapat dipantau publik.
Masyarakat berharap setiap kegiatan kunjungan kerja DPRD Sumenep dipublikasikan di media agar dapat dipantau publik.
Transparansi dianggap sebagai langkah penting agar penggunaan uang rakyat berjalan efisien dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan daerah.
Kunjungan ke Badung ini menjadi sorotan karena baru kali ini kegiatan DPRD Sumenep diberitakan secara luas.
Kunjungan ke Badung ini menjadi sorotan karena baru kali ini kegiatan DPRD Sumenep diberitakan secara luas.
Warga menekankan agar selanjutnya keterbukaan semacam ini menjadi standar bagi setiap agenda perjalanan dinas anggota dewan, sehingga masyarakat bisa menilai manfaatnya bagi Kabupaten Sumenep.
(*)
