ETOLESA.WEB.ID - SUMENEP - Polemik tunggakan gaji karyawan PT Sumekar di Kabupaten Sumenep terus menjadi sorotan publik.
Setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan pembayaran, kini DPRD Sumenep melalui Komisi II turun tangan menekan manajemen perusahaan agar segera menyelesaikan kewajiban terhadap para pekerja.
Langkah itu diwujudkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen PT Sumekar pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Langkah itu diwujudkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama manajemen PT Sumekar pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah instansi penting, mulai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perhubungan, hingga Bagian Hukum dan Perekonomian Setkab Sumenep.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan berdiam diri melihat hak-hak pekerja diabaikan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan berdiam diri melihat hak-hak pekerja diabaikan.
Ia menyoroti kondisi keuangan PT Sumekar yang dinilai terus merugi dan sangat bergantung pada subsidi daerah.
“Kami khawatir, meskipun kapal sudah siap beroperasi, para karyawan enggan berlayar karena gajinya belum dibayar. Hak pekerja harus jadi prioritas,” ujar Irwan Hayat, Kamis, 9 Oktober 2025.
Politisi PKB itu juga meminta bagian hukum Pemkab Sumenep lebih aktif menjembatani komunikasi antara manajemen PT Sumekar dan para karyawan. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini harus segera dilakukan agar tidak berlarut-larut.
“Kami mendukung penyelesaian yang baik, tapi yang utama hak-hak karyawan jangan diabaikan,” katanya menegaskan.
Diketahui, kapal penyeberangan KMP DBS III milik PT Sumekar berhenti beroperasi sejak April 2025. Para pekerja mogok kerja karena gaji mereka tak dibayarkan sejak 2021.
“Kami khawatir, meskipun kapal sudah siap beroperasi, para karyawan enggan berlayar karena gajinya belum dibayar. Hak pekerja harus jadi prioritas,” ujar Irwan Hayat, Kamis, 9 Oktober 2025.
Politisi PKB itu juga meminta bagian hukum Pemkab Sumenep lebih aktif menjembatani komunikasi antara manajemen PT Sumekar dan para karyawan. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah ini harus segera dilakukan agar tidak berlarut-larut.
“Kami mendukung penyelesaian yang baik, tapi yang utama hak-hak karyawan jangan diabaikan,” katanya menegaskan.
Diketahui, kapal penyeberangan KMP DBS III milik PT Sumekar berhenti beroperasi sejak April 2025. Para pekerja mogok kerja karena gaji mereka tak dibayarkan sejak 2021.
Total tunggakan gaji karyawan PT Sumekar kini mencapai 22 bulan dan masih belum mendapat kepastian pelunasan.
(*)
Source: 1
