etolesa.web.id - Sumenep - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja (Unija) menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (20/03/2025) di depan gedung DPRD Sumenep.
Dalam aksi tersebut, mereka mengeluhkan sikap Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, yang disebut-sebut kerap menolak audiensi dengan mahasiswa.
Salah satu orator dalam aksi tersebut dengan lantang menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, sejak menjabat sebagai Ketua DPRD Sumenep periode 2024-2029, Zainal Arifin belum pernah bersedia menerima audiensi dari mahasiswa Unija.
"Kami datang sebagai wakil rakyat, membawa berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Sumenep. Namun, Ketua DPRD seakan tidak peduli dengan hal itu," ujar orator tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Ketua DPRD saat ini tidak memiliki kesiapan dalam menjalankan tugasnya.
"Kami datang sebagai wakil rakyat, membawa berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Sumenep. Namun, Ketua DPRD seakan tidak peduli dengan hal itu," ujar orator tersebut.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa Ketua DPRD saat ini tidak memiliki kesiapan dalam menjalankan tugasnya.
Bahkan, ia menyerukan agar Zainal Arifin mundur dari jabatannya karena dinilai tidak layak.
Di tengah aksi, seorang pria berpakaian serba hitam yang menjadi penonton unjuk rasa terdengar berkomentar pelan, "Ini adalah kerugian bagi PDI Perjuangan. Bagaimana bisa mengawal kepentingan masyarakat Sumenep jika kualitas Ketua DPRD seperti ini?"
Di tengah aksi, seorang pria berpakaian serba hitam yang menjadi penonton unjuk rasa terdengar berkomentar pelan, "Ini adalah kerugian bagi PDI Perjuangan. Bagaimana bisa mengawal kepentingan masyarakat Sumenep jika kualitas Ketua DPRD seperti ini?"
Celetukan tersebut segera ditimpali oleh rekannya, "Jangan-jangan kualitas wakil rakyat dari PDI Perjuangan memang seperti H. Zainal semua."
Dalam aksi tersebut, mahasiswa BEM Unija menyampaikan empat tuntutan utama:
Hingga aksi berlangsung, belum ada respons resmi dari Ketua DPRD Sumenep terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa BEM Unija menyampaikan empat tuntutan utama:
- Ketua DPRD Sumenep diminta turun dari jabatannya jika tidak mampu menemui mahasiswa.
- Mendesak agar pemangkasan dan pengalokasian APBD dilakukan secara terbuka dan segera disahkan
- Mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset agar negara tidak terus mengalami kerugian.
- Menolak RUU TNI yang diduga akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Hingga aksi berlangsung, belum ada respons resmi dari Ketua DPRD Sumenep terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
(*)
