ETOLESA.WEB.ID - SUMENEP - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep kembali menjadi sorotan publik. Dalam laporan terbaru yang disampaikan melalui media Seputarjatim.com (6/10/2025), lembaga ini mengaku telah mengangkut sampah mencapai 39 ribu ton hanya dalam waktu sembilan bulan atau hingga akhir semester tiga tahun ini.
Kepala Bidang Persampahan DLH Sumenep, Deddy Surya, menjelaskan bahwa lonjakan volume sampah tidak hanya berasal dari Tempat Penampungan Sementara (TPS), tetapi juga dari fasilitas publik lain seperti puskesmas, pasar tradisional, dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R).
“Volume sampah hingga akhir semester tiga mencapai 39 ribu ton dari 41 TPS. Tapi itu belum termasuk dari puskesmas, pasar, dan TPS3R,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Menurut Deddy, strategi pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep kini diarahkan dari hulu ke hilir. DLH berupaya menekan jumlah timbunan sejak dari sumbernya, yaitu rumah tangga.
“Kita ingin pengelolaan sampah dimulai dari sumber, yakni rumah tangga. Dari situ masuk ke bank sampah atau TPS3R. Sampah yang masih bisa dimanfaatkan diolah, sementara yang tidak bisa baru dibawa ke TPA,” tegasnya.
Namun, publik menilai pernyataan itu menunjukkan tanda-tanda frustrasi DLH dalam mengatasi persoalan persampahan. Padahal, sebelumnya DLH tampil percaya diri. Dalam wawancara dengan RRI pada 8 Juli 2024, mereka menyatakan tengah mengupayakan pengadaan alat pengolah sampah modern. Alat itu dinilai penting karena Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Torbang di Kecamatan Batuan sudah kelebihan kapasitas.
Harapan pun sempat muncul saat pengadaan mesin Refuse Derived Fuel (RDF) senilai 2,8 miliar akhirnya terealisasi. Mesin tersebut digadang-gadang akan menjadi solusi pengelolaan sampah di Sumenep. Namun, hingga Oktober 2025, sebagaimana dilaporkan Tribun Madura (6/10/2025), mesin itu belum juga difungsikan. Alasannya, proses penandatanganan kerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) belum dilakukan.
Penundaan itu dikabarkan terjadi karena Kepala DLH Sumenep, Arif Susanto, sedang sakit. Untuk sementara, posisinya digantikan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH, Anwar Syahroni Yusuf, yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep.
"Insyaallah penandatanganan akan dilakukan pada Selasa (14/10/2025) di Pendopo Keraton Sumenep," ujar Anwar menambahkan.
Keterlambatan pengoperasian mesin RDF membuat publik semakin pesimistis. Mereka menilai DLH tidak serius mengurus persampahan di Sumenep, dan bisanya hanya mengangkut dan menimbun.
Kritik juga datang dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Muhri, sempat menyinggung potensi keuntungan ekonomi dari mesin RDF. Namun, publik menilai fokus seharusnya bukanlah pada pendapatan, melainkan memastikan alat senilai miliaran rupiah itu benar-benar berfungsi untuk mengurai persoalan sampah.
(*)
