ETOLESA.WEB.ID - SUMENEP - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali digulirkan tahun ini di sejumlah daerah pesisir Jawa Timur. Namun, Kabupaten Sumenep justru tidak mendapat satu pun alokasi bantuan.
Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura menyebut total 1.500 titik BSPS disebar ke delapan kabupaten/kota. Bangkalan menjadi penerima terbesar dengan 1.200 titik, disusul Pamekasan 42 titik dan Sampang 25 titik. Sementara Sumenep nihil jatah, meski memiliki jumlah rumah tidak layak huni yang relatif tinggi di Madura.
Dwi Budayana Eka D, Staf Fungsional Penata Kelola Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan, menuturkan juknis program BSPS tahun ini sudah diterima daerah. Total dana untuk Pamekasan mencapai Rp 840 juta, dibagi rata Rp 20 juta per penerima.
“Secara nominal, ada 42 titik bantuan. Tapi kami belum menerima info secara BNBA (by name by address),” kata Dwi.
Ia menjelaskan mekanisme penentuan penerima tahun ini mengalami perubahan. Data calon penerima tidak lagi diinput melalui Kementerian Pekerjaan Umum, melainkan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.
Perubahan lain terjadi pada cakupan desa penerima. Target awal 22 desa atau kelurahan kini menyusut menjadi empat. “Sesuai juklak dan juknis, minimal 10 CPB setiap desa. Kalau tidak berubah, kemungkinan tiap desa hanya kebagian tiga sampai empat titik,” jelasnya.
Namun jumlah alokasi di Pamekasan justru menurun dibanding tahun lalu. Pada 2024, daerah ini menerima 218 titik. Kini hanya tersisa 42. “Ada kebijakan efisiensi anggaran dari pusat,” ucap Dwi.
Di DPRD, Komisi III menyatakan akan mengawal ketat pelaksanaan BSPS agar sesuai juknis. “Kami tidak ingin di kemudian hari menyisakan polemik,” ujar Armidin, anggota Komisi III DPRD Pamekasan.
Ketiadaan jatah untuk Sumenep menimbulkan pertanyaan besar. Kabupaten terluas di Madura itu dikenal memiliki persoalan perumahan rakyat yang akut, terutama di wilayah kepulauan. Tidak masuknya Sumenep dalam daftar penerima memunculkan spekulasi soal lemahnya lobi pemerintah daerah maupun tidak sinkronnya data dengan pusat.
Jika tidak ada klarifikasi resmi, absennya Sumenep berpotensi menimbulkan ketidakpuasan publik. Program yang mestinya menjadi solusi pemerataan perumahan justru bisa dipersepsikan diskriminatif. Bagi warga yang rumahnya tidak layak huni, kabar ini hanya menambah panjang daftar janji pembangunan yang tak kunjung sampai ke mereka.
(*)
