ETOLESA.WEB.ID - BERITA SUMENEP - Tiga wakil ketua DPRD Sumenep resmi mulai menggunakan mobil dinas baru mereka sejak hari ini, Rabu (23/04/2025).
Masing-masing kendaraan tersebut telah dipasangi plat nomor berwarna dasar merah, menandakan peralihan status sebagai kendaraan operasional resmi.
Mobil dinas baru yang diberikan kepada para pimpinan DPRD itu merupakan Toyota Innova Zenix tipe V.
Mobil dinas baru yang diberikan kepada para pimpinan DPRD itu merupakan Toyota Innova Zenix tipe V.
Pemerintah Kabupaten Sumenep menganggarkan sekitar Rp2,7 miliar untuk pengadaan tiga unit kendaraan tersebut sebagai bagian dari penyediaan fasilitas penunjang kerja para wakil rakyat.
Namun, sorotan publik tertuju pada Ketua DPRD yang menolak fasilitas mobil dinas. Sikap tegas Zainal Arifin sudah disampaikannya jauh sebelum kendaraan tersebut mulai digunakan.
Namun, sorotan publik tertuju pada Ketua DPRD yang menolak fasilitas mobil dinas. Sikap tegas Zainal Arifin sudah disampaikannya jauh sebelum kendaraan tersebut mulai digunakan.
Dalam pernyataan yang dikutip dari laman pdiperjuangan-jatim.com (15/04/2025), politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik untuk menggunakan mobil dinas.
“Saya lebih nyaman pakai mobil pribadi. Toh, saya punya Avanza dan Xenia, cukup untuk kerja. Kalau boleh memilih, saya lebih baik tanpa mobil dinas,” ujarnya kala itu.
Penolakan itu disebut sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang mendesak efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi daerah.
“Anggarannya memang sudah disiapkan jauh hari. Tapi dalam perjalanannya, kami pimpinan sempat sepakat menolak. Kami ingin anggaran itu dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan rakyat,” katanya.
Namun demikian, hanya tiga dari empat unsur pimpinan yang akhirnya memanfaatkan fasilitas tersebut. Zainal menjadi satu-satunya yang menolak, dengan alasan moral dan empati terhadap kondisi keuangan daerah.
Selain alasan etis, Zainal juga menyinggung aspek tunjangan transportasi. Menurutnya, penggunaan mobil dinas secara otomatis menghapus hak pimpinan DPRD atas tunjangan tersebut, yang berbeda dengan 46 anggota DPRD lainnya yang tetap mendapatkannya.
“Kalau pakai mobil dinas, kami tidak dapat uang transportasi. Biaya operasionalnya pun tetap dipotong. Jadi, bukan gratis. Sekalian saja saya tidak usah pakai, biar sama seperti anggota yang lain,” tuturnya.
Namun, sikap Zainal menuai pro-kontra. Ada yang memuji ketegasannya, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan konsistensinya, mengingat harga satu unit mobil dinas yang mencapai Rp537 juta. Jika diuangkan sebagai tunjangan selama lima tahun, jumlahnya sekitar Rp8,9 juta per bulan—lebih tinggi dari tunjangan yang diterima anggota biasa.
Zainal mengaku telah menyiapkan surat resmi penolakan yang akan disampaikan kepada Bupati Sumenep. Ia menyebut langkah ini penting sebagai bukti nyata empati kepada masyarakat.
“Saya lebih nyaman pakai mobil pribadi. Toh, saya punya Avanza dan Xenia, cukup untuk kerja. Kalau boleh memilih, saya lebih baik tanpa mobil dinas,” ujarnya kala itu.
Penolakan itu disebut sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat yang mendesak efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi daerah.
“Anggarannya memang sudah disiapkan jauh hari. Tapi dalam perjalanannya, kami pimpinan sempat sepakat menolak. Kami ingin anggaran itu dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan rakyat,” katanya.
Namun demikian, hanya tiga dari empat unsur pimpinan yang akhirnya memanfaatkan fasilitas tersebut. Zainal menjadi satu-satunya yang menolak, dengan alasan moral dan empati terhadap kondisi keuangan daerah.
Selain alasan etis, Zainal juga menyinggung aspek tunjangan transportasi. Menurutnya, penggunaan mobil dinas secara otomatis menghapus hak pimpinan DPRD atas tunjangan tersebut, yang berbeda dengan 46 anggota DPRD lainnya yang tetap mendapatkannya.
“Kalau pakai mobil dinas, kami tidak dapat uang transportasi. Biaya operasionalnya pun tetap dipotong. Jadi, bukan gratis. Sekalian saja saya tidak usah pakai, biar sama seperti anggota yang lain,” tuturnya.
Namun, sikap Zainal menuai pro-kontra. Ada yang memuji ketegasannya, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan konsistensinya, mengingat harga satu unit mobil dinas yang mencapai Rp537 juta. Jika diuangkan sebagai tunjangan selama lima tahun, jumlahnya sekitar Rp8,9 juta per bulan—lebih tinggi dari tunjangan yang diterima anggota biasa.
Zainal mengaku telah menyiapkan surat resmi penolakan yang akan disampaikan kepada Bupati Sumenep. Ia menyebut langkah ini penting sebagai bukti nyata empati kepada masyarakat.
“Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar citra. Kalau sampai akhir jabatan saya tidak pakai mobil dinas, justru saya bersyukur. Biar publik tahu, tidak semua pejabat haus fasilitas,” begitu pungkasnya.
Publik kini menanti, apakah Zainal akan tetap pada pendiriannya hingga akhir masa jabatan, atau akan berubah sikap. Jika pun berubah, masyarakat tentu punya hak untuk menilai.
Publik kini menanti, apakah Zainal akan tetap pada pendiriannya hingga akhir masa jabatan, atau akan berubah sikap. Jika pun berubah, masyarakat tentu punya hak untuk menilai.
(*)
