ETOLESA.WEB.ID - BERITA SUMENEP - Tajamnya bahasa yang ditulis berbagai media sebagai bentuk reaksi atas pembelian mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD Sumenep membuat H. Zainal Arifin sebagai Ketua DPRD menentukan sikap.
Ia dengan tegas menyatakan sikap bahwa dirinya menolak mobil dinas baru dan memilih menggunakan mobil pribadi yang menurutnya lebih nyaman.
“Saya lebih nyaman pakai mobil pribadi. Toh saya punya Avanza dan Xenia, cukup untuk kerja. Kalau boleh memilih, saya lebih baik tanpa mobil dinas,” ujarnya kepada wartawan, Senin (15/4/2025).
Sebelumnya, dengan bahasa ringan seolah uang yang digunakan beli mobil itu berasal dari saku pribadi, Sekretaris DPRD Sumenep memberikan penjelasan di sebuah media bahwa pembelian mobil dinas baru untuk Pimpinan DPRD itu sudah sesuai aturan.
Dia merinci, bahwa Pemerintah Daerah telah menganggarkan sekitar Rp2,7 miliar untuk pengadaan tiga unit Toyota Innova Zenix tipe V bagi unsur pimpinan DPRD.
Namun, berbeda dengan Ketua DPRD saat memberikan penjelasan, bahwa dirinya menegaskan bahwa sejak awal tidak sepakat dengan belanja tersebut.
“Anggarannya memang sudah disiapkan jauh hari. Tapi dalam perjalanannya, kami pimpinan sempat sepakat menolak. Kami ingin anggaran itu dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan rakyat,” tegasnya.
Ia bahkan menganggap mobil dinas itu merugikan dirinya. Dengan adanya mobil dinas, hak atas tunjangan transportasi seperti yang diterima 46 anggota DPRD lainnya, menjadi tidak ada.
“Kalau pakai mobil dinas, kami tidak dapat uang transportasi. Biaya operasionalnya pun tetap dipotong. Jadi bukan gratis. Sekalian saja saya tidak usah pakai, biar sama seperti anggota yang lain,” jelasnya.
Lebih jauh ia menerangkan, bahwa dirinya telah telah menyiapkan surat resmi untuk disampaikan ke Bupati sebagai bentuk penolakan fasilitas tersebut.
Dia merinci, bahwa Pemerintah Daerah telah menganggarkan sekitar Rp2,7 miliar untuk pengadaan tiga unit Toyota Innova Zenix tipe V bagi unsur pimpinan DPRD.
Namun, berbeda dengan Ketua DPRD saat memberikan penjelasan, bahwa dirinya menegaskan bahwa sejak awal tidak sepakat dengan belanja tersebut.
“Anggarannya memang sudah disiapkan jauh hari. Tapi dalam perjalanannya, kami pimpinan sempat sepakat menolak. Kami ingin anggaran itu dialihkan ke sektor yang lebih dibutuhkan rakyat,” tegasnya.
Ia bahkan menganggap mobil dinas itu merugikan dirinya. Dengan adanya mobil dinas, hak atas tunjangan transportasi seperti yang diterima 46 anggota DPRD lainnya, menjadi tidak ada.
“Kalau pakai mobil dinas, kami tidak dapat uang transportasi. Biaya operasionalnya pun tetap dipotong. Jadi bukan gratis. Sekalian saja saya tidak usah pakai, biar sama seperti anggota yang lain,” jelasnya.
Lebih jauh ia menerangkan, bahwa dirinya telah telah menyiapkan surat resmi untuk disampaikan ke Bupati sebagai bentuk penolakan fasilitas tersebut.
Menurutnya, ini penting sebagai wujud empati terhadap kondisi keuangan daerah dan masyarakat.
“Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar citra. Kalau sampai akhir jabatan saya tidak pakai mobil dinas, justru saya bersyukur. Biar publik tahu, tidak semua pejabat haus fasilitas,” pungkasnya.
Sikap penolakan Ketua DPRD tersebut perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari publik. Sikapnya itu adalah tanda bahwa dirinya masih peduli pada kepetingan yang lebih besar ketimbangan kenyamanan pribadi.
“Masyarakat butuh bukti, bukan sekadar citra. Kalau sampai akhir jabatan saya tidak pakai mobil dinas, justru saya bersyukur. Biar publik tahu, tidak semua pejabat haus fasilitas,” pungkasnya.
Sikap penolakan Ketua DPRD tersebut perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari publik. Sikapnya itu adalah tanda bahwa dirinya masih peduli pada kepetingan yang lebih besar ketimbangan kenyamanan pribadi.
Selanjutnya, menunggu sikap tiga pimpinan DPRD yang lain. Akankah mereka memiliki sikap yang sama seperti H. Zainal?
(*)
