- Lonjakan Pensiun: Sebanyak 381 ASN Sumenep purnatugas di 2025, dan diprediksi naik menjadi 401 orang pada 2026.
- Dominasi Sektor: Jabatan struktural mendominasi angka pensiun, memicu kekhawatiran atas kekosongan kursi kepemimpinan di birokrasi.
- Kritik Publik: Warga mendesak Pemkab Sumenep segera mengisi jabatan kosong demi menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.
ETOLESA.WEB.ID - SUMENEP - Kabar mengenai ratusan Aparatur Sipil Negara atau ASN Pemkab Sumenep yang memasuki masa pensiun kini tengah menjadi sorotan hangat, terutama terkait kejelasan pengisian jabatan kosong yang dinilai masih belum menemui titik terang.
Fenomena purnatugas massal ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat terkait efektivitas pelayanan publik dan kinerja ASN Sumenep di masa mendatang, mengingat posisi strategis di birokrasi harus segera diisi agar roda pemerintahan tetap berjalan stabil tanpa hambatan administratif.
Mengutip Peka Aksara (8/1/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 jumlah ASN yang pensiun mencapai 381 orang. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri dari 100 guru, 46 tenaga kesehatan (nakes), dan sisanya yakni 225 berasal dari jabatan struktural.
Kondisi ini diprediksi akan semakin menantang pada tahun 2026, di mana jumlah ASN yang purnatugas diperkirakan meningkat menjadi 401 orang. Rinciannya meliputi 214 guru, 58 tenaga kesehatan, dan 130 ASN struktural yang akan mengakhiri masa baktinya.
“Struktural mendominasi,” ujar Benny Irawan, Kamis (8/1/26).
Benny menjelaskan bahwa tingginya angka pensiun, terutama pada pos-pos struktural, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan.
Mengutip Peka Aksara (8/1/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Sumenep, Benny Irawan, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 jumlah ASN yang pensiun mencapai 381 orang. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri dari 100 guru, 46 tenaga kesehatan (nakes), dan sisanya yakni 225 berasal dari jabatan struktural.
Kondisi ini diprediksi akan semakin menantang pada tahun 2026, di mana jumlah ASN yang purnatugas diperkirakan meningkat menjadi 401 orang. Rinciannya meliputi 214 guru, 58 tenaga kesehatan, dan 130 ASN struktural yang akan mengakhiri masa baktinya.
“Struktural mendominasi,” ujar Benny Irawan, Kamis (8/1/26).
Benny menjelaskan bahwa tingginya angka pensiun, terutama pada pos-pos struktural, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pelayanan.
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya mengeklaim terus melakukan pemetaan kebutuhan serta penataan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah secara berkala.
Pemkab Sumenep menyatakan tengah menyiapkan langkah strategis, baik melalui pengisian jabatan, promosi, maupun rekrutmen ASN baru, guna memastikan setiap lini pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Namun, lambatnya kepastian pengisian kursi yang kosong tersebut memancing reaksi kritis dari masyarakat.
Pemkab Sumenep menyatakan tengah menyiapkan langkah strategis, baik melalui pengisian jabatan, promosi, maupun rekrutmen ASN baru, guna memastikan setiap lini pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Namun, lambatnya kepastian pengisian kursi yang kosong tersebut memancing reaksi kritis dari masyarakat.
Publik mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas birokrasi jika banyak posisi penting dibiarkan tak bertuan dalam waktu lama, di tengah gencarnya kampanye perbaikan kinerja dan pelayanan publik.
"Ada apa dengan Sumenep?" begitu kata seorang warga Sumenep yang tak mau dicantumkan namanya.
Menurutnya, jika Bupati memiliki visi agar seluruh lini pemerintahan berfungsi maksimal, maka kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa keputusan yang konkret.
Ia mendesak pemkab Sumenep segera melakukan pengisian jabatan kosong agar timbul kecurigaan semua pihak.
"Ada apa dengan Sumenep?" begitu kata seorang warga Sumenep yang tak mau dicantumkan namanya.
Menurutnya, jika Bupati memiliki visi agar seluruh lini pemerintahan berfungsi maksimal, maka kekosongan jabatan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa keputusan yang konkret.
Ia mendesak pemkab Sumenep segera melakukan pengisian jabatan kosong agar timbul kecurigaan semua pihak.
Langkah cepat dari pemerintah daerah sangat dinantikan untuk menjawab semua prasangka serta menjamin transparansi dalam penataan birokrasi di wilayah tersebut.
(*)
