ETOLESA.WEB.ID - SUMENEP - Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep nampaknya sedang belajar jurus "sabar itu indah" setelah gelaran Job Fair 2025 hanya mampu meloloskan 392 orang ke dunia kerja.
Meski publik belum mendapatkan informasi yang jelas mereka diterima kerja sebagai apa, dan kerja di perusahaan apa, tak mengapa.
Konon, fenomena "hantu" itu mayoritas dilakukan oleh perusahaan dari luar daerah yang setelah membawa daftar nama pelamar, tiba-tiba hilang tanpa kabar seperti mantan yang sedang ghosting.
“Masih terdapat beberapa perusahaan, khususnya yang berasal dari luar kota yang belum memberikan informasi kepada kami. Bahkan kami sudah menindak lanjuti dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi oleh kami,” begitu kata Heru kepada RRI, Kamis (8/1/2026).
Menariknya, menghadapi ketidakterbukaan data ini, Disnaker Sumenep justru memilih jurus "galak".
Apa pun yang dihasilkan, harus tetap disyukuri, dan anggap angka itu bagaikan setetes embun di tengah gurun pasir pengangguran. Tak salah dan sangat pantas jika pihak Disnaker sendiri juga mengaku kalau itu masih jauh dari kata memuaskan.
Mengakui tidak puas itu lebih baik, ketimbang yang tidak ada hasil tapi koar-koar kemana-mana.
Di tengah era digital yang serba sat-set, proses pendataan hasil rekrutmen justru tampak berjalan secepat kura-kura karena alasan klasik: masalah koordinasi.
Mengutip RRI co id (9/1/2026), Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep, Heru Santoso, menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak perusahaan peserta Job Fair 2025 yang belum melakukan pelaporan terkait hasil rekrutmen.
Di tengah era digital yang serba sat-set, proses pendataan hasil rekrutmen justru tampak berjalan secepat kura-kura karena alasan klasik: masalah koordinasi.
Mengutip RRI co id (9/1/2026), Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep, Heru Santoso, menjelaskan bahwa hingga saat ini masih banyak perusahaan peserta Job Fair 2025 yang belum melakukan pelaporan terkait hasil rekrutmen.
Job Fair 2025 terjadi di bulan September 2025, hingga sekarang masih rampung datanya? Alamak, lambat nian data itu masuk ke Sumenep. Padahal ini urusan sepele, kok bisa jadi pekerjaan memikul batu berton-ton.
Konon, fenomena "hantu" itu mayoritas dilakukan oleh perusahaan dari luar daerah yang setelah membawa daftar nama pelamar, tiba-tiba hilang tanpa kabar seperti mantan yang sedang ghosting.
“Masih terdapat beberapa perusahaan, khususnya yang berasal dari luar kota yang belum memberikan informasi kepada kami. Bahkan kami sudah menindak lanjuti dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi oleh kami,” begitu kata Heru kepada RRI, Kamis (8/1/2026).
Menariknya, menghadapi ketidakterbukaan data ini, Disnaker Sumenep justru memilih jurus "galak".
Heru menegaskan bahwa perusahaan yang tidak kooperatif bisa dikenakan sanksi hingga di-blacklist (tidak diikutsertakan) dalam agenda Job Fair mendatang.
Namun, publik justru mengernyitkan dahi melihat gertakan sambal ini. Logikanya, yang butuh lapangan kerja adalah masyarakat Sumenep, namun mengapa instansi pemerintah justru terkesan memposisikan diri sebagai "bos" yang bisa menghukum perusahaan luar daerah?
Namun, publik justru mengernyitkan dahi melihat gertakan sambal ini. Logikanya, yang butuh lapangan kerja adalah masyarakat Sumenep, namun mengapa instansi pemerintah justru terkesan memposisikan diri sebagai "bos" yang bisa menghukum perusahaan luar daerah?
Ayolah, jangan buat Bupati Sumenep malu di hadapan perusahaan.
Buatlah kreasi dan inovasi, dan jangan mengeluh.
Alih-alih membangun sistem informasi digital yang terintegrasi agar data otomatis masuk, birokrasi kita nampaknya lebih hobi main gertak di saat posisi tawar daerah sebenarnya tidak sekuat itu.
Selain drama data, Heru juga menyudutkan mentalitas pencari kerja yang dianggap terlalu banyak menuntut gaji tinggi dan ingin hasil instan.
“Ada beberapa sebagian pencari kerja yang melakukan pengunduran diri setelah mengetahui besaran gaji yang diterima tidak sesuai dengan ekspetasi, ada juga yang merasa belum siap untuk langsung bekerja,” jelasnya.
Sungguh sebuah ironi yang menggemaskan!
Di satu sisi, pemerintah daerah harus berjuang mati-matian karena lapangan kerja di Sumenep memang terbatas—sampai-sampai aula dinas pun harus disulap jadi tempat rekrutmen langsung untuk retail seperti Alfamart dan Indomaret.
Namun di sisi lain, hubungan dengan perusahaan luar daerah justru tampak kaku. Seolah-olah perusahaan adalah bawahan Pemkab yang harus patuh setor laporan manual, padahal di era teknologi supercepat ini, membangun jaringan sistem informasi yang baik adalah kunci, bukan sekadar sanksi.
Harapannya, evaluasi ke depan tidak hanya soal siapa yang salah, tapi bagaimana Sumenep bisa lebih "merayu" perusahaan agar mau terus ikut agenda Job Fair.
Ya, biar pengangguran di Sumenep terus punya harapan dengan adanya peluangan kerja yang terus melimpah, meski itu dari luar daerah Kabupaten Sumenep.
Alih-alih membangun sistem informasi digital yang terintegrasi agar data otomatis masuk, birokrasi kita nampaknya lebih hobi main gertak di saat posisi tawar daerah sebenarnya tidak sekuat itu.
Selain drama data, Heru juga menyudutkan mentalitas pencari kerja yang dianggap terlalu banyak menuntut gaji tinggi dan ingin hasil instan.
“Ada beberapa sebagian pencari kerja yang melakukan pengunduran diri setelah mengetahui besaran gaji yang diterima tidak sesuai dengan ekspetasi, ada juga yang merasa belum siap untuk langsung bekerja,” jelasnya.
Sungguh sebuah ironi yang menggemaskan!
Di satu sisi, pemerintah daerah harus berjuang mati-matian karena lapangan kerja di Sumenep memang terbatas—sampai-sampai aula dinas pun harus disulap jadi tempat rekrutmen langsung untuk retail seperti Alfamart dan Indomaret.
Namun di sisi lain, hubungan dengan perusahaan luar daerah justru tampak kaku. Seolah-olah perusahaan adalah bawahan Pemkab yang harus patuh setor laporan manual, padahal di era teknologi supercepat ini, membangun jaringan sistem informasi yang baik adalah kunci, bukan sekadar sanksi.
Harapannya, evaluasi ke depan tidak hanya soal siapa yang salah, tapi bagaimana Sumenep bisa lebih "merayu" perusahaan agar mau terus ikut agenda Job Fair.
Ya, biar pengangguran di Sumenep terus punya harapan dengan adanya peluangan kerja yang terus melimpah, meski itu dari luar daerah Kabupaten Sumenep.
Bukankah begitu, Forguso?
Jangan sampai niat baik membuka lapangan kerja justru terhambat oleh ego birokrasi yang merasa paling berkuasa, ini berbahaya.
Jangan sampai niat baik membuka lapangan kerja justru terhambat oleh ego birokrasi yang merasa paling berkuasa, ini berbahaya.
(*)
