ETOLESA.WEB.ID - SUMENEP – Kekecewaan mendalam diluapkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat gagal menghadiri agenda audiensi yang telah lama mereka ajukan.
Audiensi itu sedianya menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus keresahan masyarakat terkait isu-isu strategis yang tengah melingkupi Sumenep. Namun, para legislator tak kunjung muncul sesuai jadwal yang sudah disepakati.
“Intinya kami kecewa, DPRD Sumenep tidak bisa menemui kami untuk berdiskusi. Padahal ini momentum penting untuk menyuarakan kepentingan masyarakat,” kata Ketua PMII Sumenep, Khoirus Soleh, Kamis (28/8) siang.
Pria yang akrab disapa Eros itu menilai ketidakhadiran wakil rakyat di forum resmi memperlihatkan minimnya kepedulian DPRD terhadap suara publik. Padahal, kata dia, masyarakat telah memberikan mandat politik melalui pemilu agar dewan bisa menyerap, memperjuangkan, sekaligus mengawasi kebijakan daerah.
“DPRD seharusnya lebih terbuka dan responsif. Mereka dipilih untuk menjadi corong rakyat, bukan justru mengabaikan aspirasi yang ingin disampaikan,” tegasnya.
Eros menjelaskan, audiensi tersebut bukan sekadar agenda formalitas mahasiswa. Pihaknya menyiapkan sejumlah catatan krusial mengenai kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, hingga tata kelola kebijakan daerah.
Karena itu, PMII mendesak DPRD Sumenep segera menjadwalkan ulang pertemuan dan menindaklanjuti isu-isu yang sudah diajukan.
“Kami menunggu itikad baik DPRD Sumenep untuk segera membuka ruang dialog. Jangan sampai rakyat merasa semakin jauh dari wakilnya sendiri,” ujar Eros.
Mahasiswa berharap, kejadian ini menjadi refleksi serius bagi para legislator agar tidak mengulang kesalahan serupa. Menurut mereka, keberadaan DPRD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar simbol politik lima tahunan.
Mahasiswa berharap, kejadian ini menjadi refleksi serius bagi para legislator agar tidak mengulang kesalahan serupa. Menurut mereka, keberadaan DPRD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar simbol politik lima tahunan.
(*)
